Surat Ijo Masih Buram

surat ijoSurabaya – Pelepasan aset yang diklaim oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa surat ijo ternyata belum bisa dilepas kepada masyarakat surabaya.

Semua itu berakar pada pihak Pemkot Surabaya yang ngotot bahwa pelepasan aset harus mengacu dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 17 tahun 2007 tentang penjualan aset pemerintah minimal sesuai dengan NJOP.

“Tidak bisa dibawah NJOP, sampai sekarang belum ada regulasi yang memperbolehkan melepas aset tanpa mengganti (membeli) 100 persen sesuai NJOP,” tambahnya.

Masih kata Maria, di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 01 tahun 1997 tidak disebutkan angka yang harus dikeluarkan oleh pemegang surat ijo.

Sebab yang diatur hanyalah perihal balik nama, nilai pajak. Oleh karena itu, Perda ini perlu diatur kembali agar menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

“Perubahan Perda 01 tahun 1997 masih sedang kita bahas,” ungkapnya.

Sesuai dengan Perda, pelepasan aset harus dijual, dengan syarat pelepasannya adalah, pemegang surat ijo harus menempati sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut, selain itu lahan yang dilepas maksimal berukuran 250 meter persegi (M2) serta kawasan pemukiman.

Berdasar data dari Pemkot Surabaya hingga sekarang ini pemegang surat ijo mencapai 46.611 orang. Dimana luasan tanah aset Pemkot yang diterbitkan surat ijo mencapai 8.319.081,62 meter persegi.

Sebagian besar berada di wilayah Gubeng sebanyak 9.212 persil serta juga pada wilayah Wonokromo 7.073 persil. Bahkan hampir semua kecamatan di Surabaya memiliki surat ijo. Ada 36 ribu persil warga yang memenuhi syarat.

“Kita juga menyiapkan Peraturan Walikota (Perwali) untuk pelepasan surat ijo, setelah Perwali selesai, baru kita akan lakukan sosialisasi,” paparnya.

Fatkur Rohman anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hu Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengungkapkan, berdasarkan pengaduan warga, pemegang surat ijo menginginkan pelepasan dilakukan dengan nilai nol persen.

Dengan alasan, semua warga yang menempati lahan surat ijo sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan lebih dari itu merupakan tanah warisan keluarga.

Fatkur tidak sependapat dengan sistem pelepasan surat ijo harus membayar 100 persen dari NJOP. Dengan ketentuan itu sangat memberatkan masyarakat. Fatkur meminta proses pembayaran disesuaikan dengan kemampuan warga.

“Kalaupun secara hukum tidak bisa diutik-utik harus sesuai dengan NJOP, paling tidak di perwali pembayarannya bisa diatur, misal nanti bisa dicicil sekian tahun, cicilannya juga tidak memberatkan,” pintanya.

Budi Leksono yang juga anggota Komisi A menambahkan, jika pelepasan harus sesuai dengan NJOP, maka dampaknya masyarakat akan menanyakan sejarah kepemilikan Pemkot terhadap lahan surat ijo..

“Masyarakat akan terus berjuang untuk mempertahankan tanahnya, mereka akan terus bertanya dasar kepemilikan Pemkot,”ungkapnya.