Surabaya Tetap Anggarkan Dana Kesehatan

bpjsSurabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya akan menganggarkan biaya pelayanan kesehatan (Pelkes) untuk kalangan warga kurang mampu.

Anggaran pelkes tetap dialokasikan termasuk untuk warga miskin pemegang Surat Keterangan Tidam Mampu (SKTM) yang tidak terdaftar dalam penerima bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Armuji Ketua DPRD Surabaya menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwai) nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan.

Bahkan juga diatur dalam Peraturan Meneri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 78 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Neneri Tahun 2016.

APBD tidak boleh dianggarkan untuk biaya pelayanan kesehatan warga pemegang SKTM. Lantaran biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pemegang PBI.

“Tahun ini akan tetap kita anggarkan di APBD TA 2017, karena ternyata masih banyak warga kita di Surabaya yang belum tercover di PBI BPJS,” kata Armuji.

“Kalau kita tidak anggarkan lalu mereka bagaimana bisa memenuhi biaya kesehatan yang mereka tanggung ketika sakit,” ungkapnya.