Surabaya Kehilangan PAD

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah tidak dapat lagi melakukan penertiban berbagai jenis usaha yang belum memenuhi izin Hinder Ordinantie (HO).

Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan keputusan untuk menghilangkan pelayanan izin HO.

“Keputusan itu dikeluarkan dalam rapat terbatas yang dihadiri Bu Risma dan Ahok beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Adi menyampaikan, menerapkan kebijakan penghapusan pelayanan izin Ho, Surabaya dijadikan pilot projectnya.

Masih kata Adi, kebijakan itu membuat Pemkot Surabaya kebingungan. Sebab di satu sisi ada instruksi penghentian, di sisi lain ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 22 tahun 2016 yang memberi lampu hijau pelayanan izin HO.

Dirinya mengungkapkan, Pemkot saat ini sedang menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Apakah tetap menerapkan pelayanan izin Ho di beberapa aspek itu atau ditiadakan sama sekali.

Akibat dihapuskannya perizinan HO, Pemkot dapat dipastikan akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp (rupiah) 12 miliar setiap tahunnya.