Sumber Air Baku PDAM Ternyata Tidak Layak Minum

Kali Surabaya

Kali Surabaya

Surabaya – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (Raperda PDAM) akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya yang dipercaya menjadi tim Panitia Khusus (Pansus) mulai mengkritisi pasal demi pasal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan.

Sachiroel Alim Anwar anggota Pansus PDAM mengatakan bahwa selama ini PDAM melakukan pembohongan publik, karena tidak pernah terjadi inovasi pelayanan air yang distribusikan menjadi air layak minum.

“Kita bicara atas dasar moral saja, kami anggota dewan tidak ingin turut berdosa karena membongi 3 juta rakyat Surabaya hanya karena kata-kata air minum dan air bersih, karena yang benar memang air bersih, bukan air layak minum,” terang Alim.

“Kita realistis saja, menurut data dari Balai Lingkungan Hidup (BLH) yang juga dipunyai PDAM menerangkan bahwa kualitas air kali Surabaya sudah tidak bisa diproses untuk menjadi air layak minum,” paparnya.

“Bahkan hasil produksi yang hasilkan saat ini ternyata juga tidak layak untuk dikonsumsi, jangan berbohong lagi, lupakan Perda yang lama, dan Perda yang baru ini harus ada perubahan yang signifikan termasuk nama PDAM diganti saja dengan Perusahaan daerah Air Bersih (PDAB),” tandasnya.

“Kami sebagai wakil rakyat juga ingin tahu, apa sanksinya jika ternyata terjadi pelayanan PDAM tiba-tiba terkendala atau kualitas airnya buruk,” tanya Herlina Harsono Nyoto yang juga anggota Pansus.

“Apa sanksinya, jika memang ini adil dan fair, mestinya soal sanksi kepada PDAM juga dimasukkan dalam Perda, agar bisa memacu kinerjanya,” jelas Herlina.

“Mestinya pelayanan aliran air itu kan 24 jam, ternyata komitmen itu hanya kepada wilayah-wilayah tertentu terutama pemukiman mewah,” cerca Dedy Prasetyo anggota Pansus

“Sementara di wilayah pinggiran, mereka harus begadang setiap malam hanya menunggu mengalirnya air PDAM yang yang tidak pasti,” terangnya.

“Kami memang mengakui bahwa realitanya memang demikian, namun untuk usulan penggantian nama PDAM menjadi PDAB akan kami konsultasikan dahulu ke pimpinan,” ucap Riski Bagian (Bag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Simon Lekatompessy selaku ketua Pansus Raperda PDAM mengakhiri pertemuan untuk menunda pembahasanya dipertemuan mendatang karena ada beberapa pasal yang harus ditindak lanjuti secara serius.