Sumbar Tolak UU Desa

bentuk rumah adat minangkabau

bentuk rumah adat minangkabau

Padang ‚ÄĒ Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai Sumatera Barat keterlaluan menolak Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Karena persiapan menggodok materi UU tersebut berawal dari Sumbar, Pansus DPR-RI juga turun ke Sumbar.

‚ÄúKeterlaluan menolak UU Desa, masa semuanya sudah mulai dari sini, kemudian Sumbar pula yang menolak. Bahkan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) juga sudah kami terima di kantor,‚ÄĚ sebut Mendagri Gamawan Fauzi dalam sosialisasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa di Hotel Inna Muara, Padang.

Dikatakannya, lahirnya UU Desa tersebut tidak akan mengubah apapun dalam tatanan pemerintahan nagari. Karena UU tersebut menjelaskan, mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak asal-usul dan adat-istiadatnya.

Oleh karena itu, desa bisa disebut dengan nama lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. ‚ÄúKalau di Sumbar nagari, silahkan sebut nagari,‚ÄĚ jelas Gamawan.

Dikatakannya, lahirnya UU Desa tersebut guna mencapai tujuan negara untuk kesejahteraan umum. Sementara tempat berdirinya kesejahteraan itu berada di unsur pemerintahan terendah, langsung di tengah-tengah masyarakat. Diperlukan dasar hukum pengakuan pada lembaga dan struktur pemerintahan pada desa, sehingga dapat disediakan anggaran langsung dari APBN.

‚ÄúKita bertekad untuk memajukan desa, tapi tidak pernah ada kata-kata desa tertera dalam UU 1945, untuk itu kita lahirkan UU ini,‚ÄĚ ujarnya.

Dengan lahirnya UU tersebut maka pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk desa. Ke depan desa akan mendapatkan anggaran sebanyak 10 persen dari dana perimbangan di luar DAK dan DAU. Sementara dana DAK dan DAU tetap mengalir ke desa. Dengan asumsi APBN 2014 sebanyak Rp 564 miliar dana transfer ke daerah, maka akan ada dana Rp56,5 triliun yang mengalir ke desa.

Penghitungan itu dilakukan guna mengantisipasi agar tidak terjadinya gejolak pemekaran desa. Menurutnya sudah banyak sekali pemekaran desa sejak reformasi. Data Kemendagri terjadi 21,9 persen peningkatan jumlah desa, jika sebelumnya hanya 59.834 desa menjadi 72.954.

Menurut Dt. Rajo Penghulu, UU tentang desa tersebut, bisa menciderai sistem dan susunan nagari di Sumbar. Selain itu, walinagari yang telah ada terancam dibubarkan dan kembali menjadi kepala desa. UU Desa melemahkan eksistensi nagari di Sumatera Barat.

‚ÄúDengan disahkannya UU ini, para anggota DPR RI sama saja memaksakan kehendaknya, tanpa ada mempedulikan warga Minangkabau,‚ÄĚ kata Dt. Rajo Penghulu.