Status Pegawai Tidak Jelas

Fatkur Rahman

Fatkur Rahman

Surabaya – Kejelasan akan status dari pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) mendapat respon dari kalangan legislatif.

Fatkhur Rahman menyampaikan, status dari Bakesbangpol dan Linmas saat ini masuk di dalam pasal peralihan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016.

Namun demikian Fatkhur mendorong Pemkot agar segera meminta kejelasan Bakesbangpol dan Linmas pada pemerintah pusat.

“Selama belum ada perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum,” kata Fatkur.

“Pegawainya masih bertugas seperti biasanya,” tambahnya. “Mengenai anggarannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” terangnya.

Masih kata Fatkur, dalam pasal peralihan pada pasal 122. Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya.

Sampai dengan peraturan perundang mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pada Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Perda OPD). Bakesbangpol memang akan menjadi urusan pemerintahan pusat.

Sementara Linmas akan tetap berada di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan digabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).