Spesial Bidik Toko Modern

Mazlan Mansyur

Mazlan Mansyur

Surabaya – Penertiban terhadap beberapa toko modern yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mendapat kritikan dari Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Penutupan toko modern dianggap telah melanggar Peraturan Walikota (Perwali) maupun Peraturan Daerah (Perda).

Mazlan Mansyur ketua Komisi B DPRD Surabaya menyampaiakan, bila acuan hukum yang dipakai untuk penertiban toko modern tidak berizin saat ini adalah Perda nomor 07 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga Perda nomor 04 tahun 2010 tentang Hinder Ordinantie (HO). Bukannya Perda nomor 08 tahun 2014 tentang pengaturan toko modern.

“Coba tanyakan saja kepada Satpol PP, apa isi surat perintah terkait penertiban minimarket yang sekarang sedang dan akan dilakukan,” tambahnya.

“Adakah yang menyebutkan tentang toko swalayan atau modern, setahu saya hanya memuat soal HO, jika soal HO maka jangan hanya diberlakukan untuk minimarket, juga yang lain seperti restaurant, hotel mauuan Rumah Hiburan Umum (RHU) dan lainnya,” ucapnya.

“Harusnya Satpol PP juga membuat agenda untuk penertiban tempat-tempat usaha lain, termasuk beberapa lokasi yang digunakan sebagai pasar tradisional,” ungkap Eddi Rachmat sekretaris Komisi B DPRD

“Saya memang mendapatkan pengaduan langsung dari beberapa pengelola pasar tradisional yang telah ditutup karena tidak memiliki ijin HO,” paparnya.

“Mereka memprotes kenapa tempat yang lain dengan pelanggaran yang sama tidak ditindak, seperti pasar Peneleh, ada apa dengan mereka,” tanyanya.

“Kami tetap tidak sepakat dengan penutupan minimarket, tetapi kami setuju dilakukan penertiban, karena penertiban tidak otomatis menutup,” jelasnya.

“Itupun juga harus mengacu kepada Perda, yang masih memberikan kesempatan dan waktu bagi para pengusaha swalayan untuk mengurus perijinannya,” pungkasnya.