SMK Mini, Wujud Gagalnya Pendidikan Kejuruan

tut wuri handayani

tut wuri handayani

Jawa Timur – Pemerintah Jawa Timur akan mendirikan sebanyak 80 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini di 80 pondok pesantren (ponpes) di sebagian wilayah Jawa Timur dan di mulai pada tahun ajaran 2014-2015. Masing-masing SMK Mini mendapat anggaran Rp 250 juta sebagai biaya operasional pendirian satu SMK Mini dan satu SMK Mini akan menampung 200 peserta didik dalam satu periode pengajaran.

SMK Mini sendiri didirikan sesuai dengan potensi daerah yang ada di wilayah pondok pesantren termasuk program studi (prodi) maupun materi yang akan diajarkan, disesuaikan dengan kebutuhan kerja di daerah sekitar. Kelulusan siswa SMK Mini akan mengantongi Sertifikat telah mendapat pelatihan di SMK Mini.

Peserta didik pada SMK Mini bisa diambilkan dari santri di ponpes tersebut maupun warga sekitar. Tidak ada syarat pendidikan khusus yang harus dimiliki calon peserta didik. Seleksi calon siswa SMK Mini diserahkan kemasing-masing ponpes. Belajar di SMK Mini mirip ikut pelatihan/kursus, dan waktu studinya sekitar enam bulan.

Selain bekerjasama dengan sejumlah politeknik yang ada di Jawa Timur seperti Politeknik Malang, Politeknik Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Akademi Perikanan dan Kelautan Sidoarjo, pihak pemerintah provinsi Jawa Timur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan pelaku dunia usaha dan industri yang ada di Jawa Timur untuk transformasi keahlian, pengetahuan serta peningkatan kompetensi.

Untuk menunjang kualitas pembelajaran, guru pengajar SMK Mini akan dimagangkan di beberapa perusahaan sehingga apa yang diajarkan ke siswa SMK Mini merupakan pelajaran praktis yang bisa langsung diterapkan.

Masyarakat tidak faham dengan pendirian SMK Mini yang di gagas oleh Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, melalui Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tahun ini, SMK Mini dipastikan mampu menciptakan 16.000 calon tenaga kerja profesional dengan mengandalkan 6 bulan pelatihan dan bisa langsung dierima kerja. Sedang siswa yang ada di SMK umum, tidak pernah difikirkan oleh Soekarwo bagaimana caranya menyerap dan menciptakan lapangan kerja bagi siswa yang lulus dari SMK umum tersebut.

Status SMK Mini pun juga tidak jelas. meski bernama Sekolah Menengah Kejuruan, terlepas benar dan tidaknya kurikulum sekolah dan sistim yang diterapkan, SMK Mini melakukan pelaksanaan belajar mengajar sebatas pelatihan kerja. Mungkin pemerintah sudah pusing memikirkan pendidikan karena selepas orde baru (orba) sistim pembelajaran pada sektor pendidikan nasional berubah-ubah tata cara nya alias berubah-ubah wujud, mungkin program pembelajaran pendidikan selama ini merupakan program gagal yang tidak diakui banyak pihak.

Pada pasal 31 UUD’45 ayat :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sedang pasal 27 ayat 2 berbunyi : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada pasal 27 ayat 2 ini memancarkan hak dasar atau hak asasi warga negara dan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini ber­tujuan menciptakan lapangan kerja guna memperoleh peng­hidupan yang layak bagi warga negara./*