SKPD Terbebani Proyek Terbengkalai

proyekSurabaya – Tahun 2013 bisa dikatakan merupakan tahun terburuk disepanjang perjalanan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai penyelenggaran proyek fisik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai catatan, tidak sedikit sangsi masuk daftar hitam yang dijatuhkan ke sejumlah rekanan dibeberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akibat tidak bisa menyelesaikan pelaksanaan poyek fisik tepat waktu.

Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menilai bahwa penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek fisik di sejumlah SKPD tidak hanya di sebabkan oleh kesiapan proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun lebih diakibatkan oleh perilaku dan karakter individu yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah proyek.

“Kita memang sedang mendorong agar ULP semakin memberdayakan Sumber Daya manusia (SDM) nya dalam melaksanakan proses lelang bisa sesuai jadwal, tetapi perilaku dan karakter individu seseorang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang sangat berpengaruh, bukan bendera atau badan hukumnya,” ujar Agus Sudarsono anggota Komisi C.

“Kalau sanksi itu hanya kepada badan hukum atau benderanya, maka pelaku yang diketahui telah mendapatkan sanksi black list bisa saja kembali mengikuti lelang dengan meminjam bendera lain, atau membuat badan hukum baru, tentu hal ini merupakan celah kelemahan yang harus di benahi,” terang Herlina Harsono Nyoto yang juga anggota Komisi C.

Herlina menambahkan, Komisi C akan secepatnya berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait usulan sangsi kepada perseorangan.

“Kini setiap SKPD yang terbebani dengan beberapa proyek fisik yang terbengkalai akibat sanksi black list yang dijatuhkan juga harus menyiapkan pola yang tepat, benar dan tidak melanggar aturan, karena tak sedikit jumlah proyek dan nilai anggaran didalamnya,” tegasnya.