SKPD Layak Dievaluasi

Dengar Pendapat Terkait Perusahaan Ilegal

Dengar Pendapat Terkait Perusahaan Ilegal

Surabaya – Pasca agenda dengar pendapat di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terkait 18 perusahaan ilegal yang ada di wilayah Mastrib.

“Jadi sebenarnya pertanyaan itu dilempar kepada Pemerintah Kota (Pemkot), kita ini sudah memberikan masukan dan menunjukan kepada Pemkot, ini ada pelanggaran, dan mereka punya dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah (Perda) 04 tahun 2010,” kata Syaifuddin Zuhri Ketua Komisi C.

“Ini sampai 4 bulan, dan ini sesuai dengan komitmen yang terakhir, rapat saat ini hanya mendengarkan komitmen Pemkot untuk rapat koordinasi dan hasil verifikasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang punya kompetensi dalam kaitan pelanggaran perusahaan yang ada di wilayah Mastrib,” tambahnya.

“Tetapi kenyataannya, bahwa asisten I maupun II sudah tampak tidak ada rapat koordinasi sehingga ada rumusan yang perlu disampaikan,” ungkapnya.

“Ingat yang melakukan hanya Lingkungan Hidup (LH) dan Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK), sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindutrian (Disperindag) hanya menemukan 3,” paparnya.

“Itupun masih kita pertanyakan, ada apa idensifikasi kaitan ijin, mustinya sesuai dengan esisting, jumlah produksi, dan yang diproduksi, maka kalau kita ini serius, maka saya yakin, nilai hukumnya bahwa ada penggelapan pajak,” yakinnya.

Masih kata Zuhri, pada sebenarnya legislator pada posisi pengawasan. “Kita hanya mengingatkan, tapi pengingatan itu juga tidak dianggap Pemkot,” jelasnya.

“Secara aturan mereka itu eksekutornya, apapun yang sudah kita hasilkan, rapat dengan pihak terkait yang tidak bisa diwujudkan,” ungkapnya.

“Maka kita sampaikan di dalam rapat paripurna, sehingga itu menunjukan pada Walikota, tidak hanya pada keberhasilan yang dicapai, tapi juga ditunjukan bawha kemampuan SKPD Pemkot tidak sedahsyat seperti yang disampaikan, dan layak dievaluasi SKPD itu,” pungkasnya.