SKPD Bandel Akan Terjerat Pidana

elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

Jakarta – Kesulitan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan hak identitas rupanya direspon oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bukti tersebut disampaikan bahwa mulai tanggal 01/04/2016 mendatang, WNI yang merantau di daerah lain dapat melakukan pencatatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kelurahan ataupun Kecamatan terdekat.

Seperti yang disampaikan Zudan Arif Fakrulloh sebagai Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

Pembuatan KTP dari luar daerah asalkan memiliki landasan hukum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 08 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri nomor 09 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

“Permendagri nomor 08 tahun 2016, untuk rekam cetak luar domisili, agar lebih cepat berjalan dari pada harus pulang kampung,” tambahnya.

Tidak hanya itu, masyarakat yang data salah juga dapat memperbaikinya dengan mencetak e-KTP baru dan tanpa biaya dan prosesnya cepat.

Oleh sebab itu, Zudan mengingatkan, KTP lama maupun KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak berlaku lagi sejak tanggal 01/01/2015 lalu. Bagi pemegang KTP lama segera mengganti dengan e-KTP.

Ancaman juga disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih menerbitkan KTP SIAK dengan berbagai alasan. “Ini tidak boleh, bisa dipidana,” paparnya.