Komisi A Mengkritisi Tentang Murahnya Harga Sewa JPO Untuk Pamasangan Reklame

Herlina Harsono Nyoto

Herlina Harsono Nyoto

Surabaya – Murahnya harga sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) mendapat kritikan dari kalangan legislator Kota Surabaya khususnya Komisi A yang membidangi permasalahan Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya..

Reaktif yang ditunjukan oleh kalangan Komisi A yang membidangi Pemerintahan tersebut bukan tanpa sebab. Semua itu dikarenakan bangunan JPO yang disewakan oleh kalangan biro periklanan ini nilainya hanya berdasarkan nilai apraisal bukan melalui lelang.

Sebanyak 14 JPO yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya. Beberapa diantaranya, berada pada Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Jalan Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pemuda maupun juga jalan Diponegoro.

“Sewa JPO selama ini berlaku untuk 5 tahun sekali dan tarif sewanya sangat kecil,” kata Herlina Harsono Nyoto merupakan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya.

“Kita akan lakukan koordinasi bagaimana meningkatkan potensi sewa JPO itu, apakah mungkin dilakukan lelang lagi karena selama ini biro reklame hanya memperpanjang masa sewanya saja,” tambahnya.

Masih kata Herlina, untuk melakukan lelang JPO, tentu saja Komisi A DPRD Kota Surabaya akan mempelajari apakah dimungkinkan secara aturan ada payung hukumnya. Sedangkan JPO merupakan barang milik daerah juga merupakan salah satu aset dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Komisi A DPRD Kota Surabaya menyakini bahwa adanya perbedaan harga sewa yang terjadi pada titik JPO. Seperti JPO di Ahmad Yani 5 tahunnya Rp (rupiah) 1,8 miliar. Sedangkan pada JPO Wonokromo nilainya Rp 1,3 miliar. Ketika masuk ke dalam kota harganya lebih murah lagi.

Maria Theresia Rahayu adalah Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTD) Kota Surabaya mengakui hal itu. Dibanding dengan Izin Pemakaian Tanah (IPT) tentusa saja sangat jauh berbeda dengan pendapatan yang dihasilkan dari JPO.

“Dari target IPT Rp 44 miliar tahun ini, sampai bulan 092015 lalu sudah tercapai 80 persen atau sekitar Rp 33 miliar,” ungkapnya.

Maris menambahkan, pemasukan terbesar kedua ialah sewa rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Pada tahun ini sudah tercapai Rp 816 juta dari target Rp 709 juta.

Meski target tercapai, untuk pengelolaan rusunawa selalu defisit sebab rusunawa bukan untuk komersial tetapi memberikan tempat tinggal kepada warga berpenghasilan rendah.