Sesuaikan Perda Dengan UU

merokokSurabaya – Rokok sudah sesuatu yang dianggap meresahkan oleh berbagai kalangan. Bahkan perokok pasif juga mendukung adanya kawasan bebas merokok. Terkait permasalahan tersebut Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mulai angkat bicara.

“Peraturan Daerah (Perda) nomor 05 tahun 2008 tentang Kawasan Terbatas Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang (UU) nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” kata Masduki.

“Karena di dalam UU Kesehatan itu, hanya ada 1, yaitu kawasan tanpa rokok, tidak ada kawasan terbatas merokok,” tambahnya.

“Berarti Perda surabaya ini, harusnya direvisi, tapi sampai tahun 2015 ini, tidak ada tanda-tanda untuk direvisi,” ungkap Masduki.

Masih kata Masduki, kemarin saya komunikasi dengan Febria Rachmanita sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). “Dan sekarang lagi dikaji untuk merevisi Perda, harus disesuaikan dengan UU Kesehatan,” ungkapnya.

Masduki menambahkan, artinya ada tempat yang memang tidak diperbolehkan merokok. “Contohnya area merokok tidak boleh di dalam tetapi diluar gedung, sedangkan saat ini area merokok masih ada di dalam gedung,” jelasnya.

“Di Denpasar saja, terminal itu masuk dalam kawasan bebas merokok, bahkan mall tidak boleh di dalam, ada tapi diluar, Perda baru itu harus dikaji betul,” paparnya.

“Bagaimana penerapan di surabaya, ini resikonya, Pemkot harus mengurangi, sesuatu yang tergantungan dengan rokok, contohnya CSR, event, reklame, dan ujung tombaknya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),” pungkasnya.