Serap Dana APBD, Data BPJS tidak Jelas

Suharto

Suharto

Surabaya – Setelah dengar pendapat antara Bina Program Surabaya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Agustin Poliana Ketua Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan, pihaknya menerima banyak komplain dari tenaga kontrak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Masih kata Agustin, dari data yang dimiliki Komisi D DPRD Surabaya, masih banyak yang belum mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagaimana pelayanan terhadap tenaga kerja kontrak yang tidak memiliki kartu BPJS,” ungkap Agustin.

Agustin mengatakan, kebutuhan dana BPJS ketenagakerjaan ini, diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2017. “Setiap peserta dikenakan Rp (rupiah) 17 ribu,” tambahnya.

Suharto Kepala BPJS Surabaya Cabang Karikun Jawa membenarkan ada komplain terkait kartu peserta BPJS.

“Banyak data yang tidak sesuai dengan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP),“ terangnya.

“Maka banyak yang tidak bisa dicetak, dan ada yang keliru distribusi,“ tuturnya.

“Tetapi kami berkomitmen membuat tim untuk singkronisasi,” tandas Suharto.

Suharto menyakinkan, bahwa semua peserta BPJS Ketenagakerjaan tercover walau tidak memiliki kartu BPJS.

Perlu diketahui, sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan tidak menyampaikan berapa anggaran yang diterima untuk pembayaran asuransi tenaga kontrak yang berasal dari APBD murni.