Senin Di Bawah Ke Paripurna

Fatkur Rahman

Fatkur Rahman

Surabaya – Fatkur Rohman Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Pansus Raperda OPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengungkapkan, hasil konsultasinya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Fatkur menyampaikan, informasi yang didapat dari Bagian Organisasi dan Bagian Hukum. Ada 3 poin yang rentan direkomendasikan untuk direvisi.

Menyangkut nomenklatur Badan Kesatuan Bangsan dan Politik (Bakesbang Pol), Staf ahli Walikota dan Wakil Walikota serta Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP).

Masih kata Fatkur, di pasal Raperda OPD yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) ke pemprov, Bakesbangpol berdiri sendiri.

Karena instansi tersebut akan menjadi urusan pemerintah pusat, maka disarankan untuk dimasukkan ke pasal peralihan.

Sementara, mengenai Perlindungan Masyarakat (Linmas) apakah digabung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seperti usulan Pansus, atau digabung dengan instansi lain seperti Satpol PP, masih akan dikaji Pemprov.

Fatkur mengatakan, mengenai staf ahli, dalam draft yang diajukan, Kepala Daerah dan Wakil memiliki 3 staf ahli. Sebenarnya penambahan staf ahli untuk Wakil Walikota pada Raperda tidak lazim, karena pada perda sebelumnya tidak ada.

“Menurut pemerintah provinsi, 3 staf ahli sebenarnya bisa diakses Wakil Walikota, tapi tak perlu di masukkan dalam pasal sendiri,” ungkapnya.

Fatkur menambahan, poin ketiga yang krusial untuk direvisi yakni berkaitan dengan keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pansus OPD telah mengajukan Dinas Penanaman Modal. Namun dalam nomenklaturnya terdapat penambahan, sehingga menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).

Pemerintah Provinsi akan mengkaji lebih lanjut, karena untuk perizinan di Pemerintah Kota (Pemkot) sudah ada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). “Ini yang nanti akan direvisi,” singkatnya.

Fatkur menerangkan, proses fasilitasi dan evaluasi Raperda OPD berlangsung selama 14 hari. Dirinya memperkirakan, pada tanggal 24/10/2016 Raperda OPD akan dibawah ke paripurna.