Selesaikan Sebanyak 103 Pasal, Pansus Tatib DPRD Surabaya Saatnya Masukkan Klausal Baru

Adi Sutarwidjono

Adi Sutarwidjono

Surabaya – Tidak ingin dianggap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya kurang maksimal. Anggota Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Surabaya mulai ditetapkan dalam rapat paripurna langsung bergerak cepat agar Tatib DPRD Surabaya cepat selesai.

Hingga sampai saat ini Pansus tatib DPRD Surabaya telah menyelesaikan sebanyak 103 pasal Tatib DPRD Surabaya. Dalam hal ini, Pansus Tatib DPRD Surabaya sangat optimis akan menyelesaikan 27 pasal berikutnya sebelum batas waktu yang tersedia.

Adi Sutarwidjono Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya mengatakan, tidak hanya itu, Pansus Tatib juga akan memasukkan klausal tambahan sekaligus telah menemukan alternatif baru sebagai pengganti wacana upaya panggil paksa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surabaya yang memang tidak dimungkinkan.

“Inginnya segera diselesaikan namun karena terjadi banyak perdebatan yang nuansanya untuk perbaikan maka harus diberikan ruang dalam rangka mengedepankan azas musyawarah dan mufakat,” kata Adi.

“Meskipun dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2003 dan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) memungkinkan, namun kami belum pernah menggunakan mekanisme suara terbanyak atau voting,” tambahnya.

“Pemanggilan paksa tidak dimungkinkan, karena di DPR RI pun hanya bisa melakukan jika menyangkut pihak ketiga,” ungkap Adi.

Masih kata Adi, dalam 3 kali pemanggilan tetap tidak datang melalui Ketua DPRD Surabaya dimungkinkan untuk meminta bantuan kepala daerah untuk menghadirkan kepala SKPD.

Di dalam klausul baru tersebut, Pansus Tatib akan memasukkan klausal rapat kerja berkala antara jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, seperti Walikota, Wakil Walikota (Wawali) maupun Kepala SKPD Surabaya, dan mengacu pada UU Pemerintah Daerah (Pemda) yang baru.

Menurut Adi, substansi dari semua itu adalah untuk bisa semakin meningkatkan komunikasi antara DPRD Surabaya dengan Pemkot Surabaya terutama para kepala SKPD.