Sebut Petugas Tidak Mau Paham Program Kesehatan

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Penolakan terhadap pasien miskin pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti kerap terjadi.

Fakta itu terkuat, karena salah seorang yang istrinya melahirkan diarahkan ke penanganan swasta. Karena harus bayar, dirinya langsung mengadukan hal tersebut ke Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Surabaya.

“Ini karena dari petugas pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit (RS) tidak mau paham tentang program Badan Kesejahteraan Jaminan Sosial (BPJS),” kata Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya.

“Program ini mudah, mereka itu pemegang kartu BPJS kesehatan, tidak boleh ditarik biaya apapun, juga untuk penyakit apapun, bahkan biaya operasi ataupun biaya obat,” tambahnya.

Masih kata baktiono, tapi yang terjadi orang tersebut malah diarahkan oleh petugas Puskesmas ke pihak swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS,” terangnya.

“Kalau diarahkan seperti itu tentu harus bayar, dan ini ada main dengan pihak itu,  petugas itu harus diberi sanksi tegas,” tegasnya.

“Itu sama dengan menghambat program pemerintah di bidang kesehatan, BPJS siap, yang tidak siap adalah petugas lapangan dari pemerintah,” pungkas Baktiono.

Tidak jelas, ditambah dengan tidak ada penjelasan dari petugas yang selalu ada dilapangan. Membuat pemilik kartu BPJS tidak mengetahui cara penggunaannya.

Akibat dari semua itu, pemilik ada yang dikenakan biaya. fakta yang lebih menyakitkan, tidak sedikit petugas RS selalu mengatakan obat tidak ada dan pasien harus beli sendiri.

Bila melihat hal tersebut, ditambah berantakannya program BPJS ini merupakan bentukan dari konspirasi elit politik jelang pemilihan Calon Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden (Capres) sebentar lagi.