Sebagian Besar Tidak Berizin

Toko Modern

Toko Modern

Surabaya – Tidak sedikit toko modern yang tidak melengkapi izin usaha mendapat perlakuan istimewa oleh kalanga pemegang kebijakan di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut telah memuat legislatif surabaya curiga.

Bahkan ditengarai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ‘main mata’ dengan pengusaha. Parahnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya dibuat tidak bertaring untuk menertibkan toko modern semakin banyak. Semua itu tidak lepas dari adanya main mata antara pemegang kebijakan wilayah dengan pengusaha.

Riswanto anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan Satpol PP Surabaya “masuk angin”.

“Ini ada apa tidak ditertibkan, mestinya tanpa perlu menggunakan azas praduga tak bersalah, jangan tebang pilih untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda),” tanyanya.

Masih kata Riswanto, Satpol PP Surabaya tidak perlu ragu menindak toko modern illegal. Karena Pemkot Surabaya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). Pendirian toko modern tidak sesuai dengan SKRK harus disegel tanpa perlu banyak pertimbangan.

Tak terima disudutkan, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto menerangkan penertiban toko modern rawan gugatan hukum. Kerana itu, selama ini masih menyiapkan strategi penertiban supaya tidak menimbulkan masalah hukum. Salah satunya adalah rapat koordinasi dalam forum asisten. Tujuannya untuk sinkronisasi data jumlah toko modern di setiap kelurahan.

“Saya paling tidak suka dengan tudingan itu, karena kita sudah koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mencocokkan data, sekali lagi penertiban toko modern rawan gugatan hukum,” ungkap Irvan Widyanto Kepala Satpol PP Surabaya.

Irvan menambahkan, untuk mendata toko modern dilakuan sejak 3 minggu yang lalu. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada pemilik Alfamart, Indomaret juga Alfamidi, namun tidak pernah datang.

Tidak mau berdiam diri, Satpol PP Surabaya mendatangi kantor perwakilan di Surabaya. Ternyata, tidak satupun yang memiliki izin operasional lengkap. “Mereka hanya bilang sudah ada izinya, tapi tidak bisa menunjukkan bukti,” terangnya.

Asisten II bidang pembangunan Pemkot Surabaya M. Taswin menambahkan sedang meyiapkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang toko modern. Peraturan daerah (perda) tahun 2010 tentang toko modern masih banyak yang perlu revisi. Pasalnya, perda itu hanya mengatur jarak antara toko modern dengan pasar tradisional.

“Jadi kita perlu juga mengatur soal jarak antara toko modern yang satu dengan lainnya, karena kenyataannya toko modern berdiri hampir berdekatan,” ucapnya.

M Taswin Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya menyataka, sedang menyiapkan penindakan terhadap toko modern tidak berizin. Kedepan Pemkot tidak akan mengeluarkan izin pendirian selama toko modern yang ada belum mentaati Perda serta mekanisme operasional.

Perlu ketahui, jumlah toko modern sebanyak 667. Alfamart sebanyak 234, Indomaret sebanyak 293, Alfa Xpress ada 3, Rajawalimart ada 9, Superindo ada 7, Alfamidi ada 42 juga Circle K ada 15 dan lainnya yang berjumlah 64.

Dari 667 toko modern tersebut yang tidak memiliki izin sebanyak 411. 104 yang dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 107 yang hampir sesuai dengan peruntukan dan sisanya tidak jelas.