SE Gubernur Disalahartikan Pendidik

Dunia Pendidikan

Dunia Pendidikan

Surabaya – Dunia pendidikan sampai kapanpun akan dijadikan sasaran oleh kalangan pendidik. Pensiasatan tersebut membuat Isa Ansori anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur (DP Jarim) angkat bicara.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur (Gub Jatim) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang pendidikan Atas dan Kejuruan.

“Saya sudah sampaikan ke Pakde Karwo, bahwa SE telah dimanfaatkan oleh sekolah untuk memungut besaran SPP, ” kata kata Isa.

Masih kata Isa, substansi dari SE Gub Jatim itu, kalau Biaya Operasional Siswa (BOS) dinilai sudah cukup, maka sesuai dengan SE, sekolah dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.

“Tapi karena tidak adanya standar pembiayaan minimal bermutu yang dibuat Pemprov Jatim, akhirnya sekolah memanfaatkan SE itu untuk melegalkan penarikan SPP,” terangnya.

Isa menambahkan, misalnya ada sekolah dalam standar pembiayaan membutuhkan dana Rp (rupiah) 200 ribu. Sementara mendapat BOS sebesar Rp 150 ribu, maka sisanya menjadi tanggung jawab wali murid.

“Tapi yang sekarang tidak begitu, pembiayaannya menjadi BOS ditambah tarikan yang disesuaikan dengan SE Gubernur,” ungkap Isa. “Padahal maksud Gubernur tidak begitu,” tuturnya.

Isa mengungkapkan, besaran kenaikan SPP pada tiap daerah bervariasi. Namun begitu ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang ikut membantu warganya dalam mengatasi naiknya SPP, seperti di Pemkot Batu dan Blitar.

Dalam menghadapi permasalah ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus mengeluarkan standar biaya pendidikan minimal bermutu serta mewajibkan sekolah membuat Rancangan Angaran Biaya (RAB) pendidikan bermutunya dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Jatim juga yang mewakilinya.

“Degan mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) masing-masing sekolah, karena sekolah yang paling tahu kebutuhannya,” urainya.