SDMP 1998 Akibatkan Banjir

Syaifuddin Zuhri

Syaifuddin Zuhri

Surabaya – Komisi C bidang Pembangnan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dalam dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Surabaya juga beberapa pengembang.

Syaifuddin Zuhri merupakan Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengatakan, terjadinya genangan maupun banjir saat musim penghujan harus ditelusuri dari sistem perijinannya.

“Kami memanggil DPUBM untuk menjelaskan bagaimana sistem dan kajian soal pengelolaan drainage yang kaitannya dengan perijinan,” tanyanya.

“Baik itu bangunan rumah tinggal, ruko maupun perumahan serta juga perindustrian,” tambahnya.

“Ternyata acuan kajian drainage untuk perijinan adalah Surabaya Drainage Master Plan (SDMP) adalah produk tahun 1998,” ungapnya.

“Dan itu hanya dihitung untuk 10 tahun kedepan dan sekarang sudah tahun berapa, artinya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,” paparnya.

“Maka pantas saja jika sistem drainage di wilayah kota Surabaya masih saja tidak mampu menampung besarnya air yang muncul, dan mengakibatkan genangan dimana-mana,” tandasnya.

Masih kata Syaifuddin, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih teledor ketika memberikan perijinan, karena hanya melihat kuantitas area disekitarnya saja.

Harusnya juga mengkaji akibatnya dari hulu yang kemudian menyiapkan hilirnya. Bagaimana elevasi tanah eksisting di wilayah itu jika didirikan bangunan baru, apapun bentuknya.

“Kami minta agar Pemkot Surabaya kembali membuat SDMP yang baru, sebelum mengeluarkan perijinan,” tegasnya. “Karena selama ini proses dan sistem perijinan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya hanya manis di administrasi saja,” bebernya.

Syaifuddin juga menyinggung keberadaan Citra Land, yang mengakibatkan genangan dan banjir loka di wilayah Sememi. “Harusnya mereka juga punya kewajiban untuk menjaga perkampungan di sekitarnya dari ancaman luapan air yang berakibat genangan dan banjir,” pungkasnya.