Satu Tahun Berjalan, Dispendik Prov Jatim Akan Lakukan Evaluasi Terhadap Kacab Dinas dan Kepala Sekolah

Saiful Rachman (Kadispendik Jatim)1

Saiful Rachman (Kadispendik Prov Jatim)

Jawa Timur, portal nasional – Baru berjalan delapan bulan pembentukan UPT Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, kasus-kasus di daerah mulai bermunculan salah satunya yakni kasus Sun’ah.

Meski Sun’ah sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajaksaan Negeri Lamongan atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012-2016, posisi Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan belum bisa diganti sebelum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dipegang.

“Sun’ah statusnya masih pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kita masih menunggu hasil akhir dari statusnya nanti,” kata Saiful Rachman..

Saiful Rachman menjelaskan, proses hukum kasus ini biarkan berjalan terlebih dahulu. Sun’ah masih memiliki hak untuk membela dirinya di pengadilan. Kalau sudah inkracht, mekanisme di Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait statusnya jalurnya nanti akan ke Inspektorat pemerintah provinsi Jawa Timur kemudian ke Gubernur.

“Selama belum inkracht, Sun’ah akan tetap memegang Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk Lamongan” terang Saiful Rachman.

Saiful Rachman memastikan pelayanan pendidikan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus (PK) di Lamongan tidak akan terganggu sebab tugas Kepala Cabang bisa dijalankan Kepala Seksi (Kasi) serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU).

Posisi cabang dinas sifatnya koordinasi di wilayah. Segala putusan final tetap berada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Saiful Rachman mengungkapkan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah cabang dinas di kabupaten/kota sudah berjalan satu tahun. Bahkan Kepala Sekolah juga akan dievaluasi.

Saiful mengungkapkan, alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi baru berjalan delapan bulan sejak Januari 2017 lalu. Dan Gubernur Jawa Timur masih menghargai usulan dari kabupaten/kota untuk posisi Kacab maupun kepala sekolah di masing-masing daerah kabupaten/kota./*