Sama Dengan Definitif

Kursi Pjs Walikota Surabaya

Kursi Pjs Walikota Surabaya

Surabaya – Jelang akhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tanggal 28/09/2015 mendatang. Dalam dengar pendapat sebelumnya di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Dengan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan, adanya batasan kewenangan yang dimiliki Penjabat Sementara (Pjs) Walikota nantinya, yakni melakukan mutasi, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, melakukan pemekaran daerah serta membuat kebijakan.

Hal yang berbeda disampaikan Himawan Estu Bagio Kepala Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Karo Kum Pemprov Jatim). kewenangan Pjs Walikota setara dengan Walikota.

“Penjabat itu sama dengan definitif, dari konteks tugas, dia melaksanakan tugas sama dengan walikota,” katanya.

Masih kata Himawan, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan ketentuan lama yang belum disesuaikan.

“Secara normatif, aturan itu lama, meski sekarang dibutuhkan betul,” tambahnya. “Yang penting lapor ke Gubernur, tidak apa-apa,” ujarnya.

Himawan menambahkan, kebijakan mutasi yang disampaikan ke Gubernur, secara langsung akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tentang perbedaan sudut pandangan mengenai kewenangan Pjs Walikota dengan legislator Surabaya.
“Urusan pemerintahan, mana yang perlu dibicarakan dengan dewan dan tidak kan sudah jelas,” ungkapnya.

Himawan menyampaikan, jika Surat Keputusan (SK) Pjs Walikota Surabaya belum turun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Itu kerugian bagi Pemkot Surabaya, karena yang bersangkutan tidak punya kewenangan apa-apa, hanya mempunyai fungsi administrasi,” jelasnya.