Saling Serang Dan Bantah

Agustin Ungkap Kualitas SDM Satpol PP Surabaya

Agustin Ungkap Kualitas SDM Satpol PP Surabaya

Surabaya – Ancaman Fraksi Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terbukti.

Semua itu berawal dari ketegangan yang terjadi di Pasar Tembok beberapa waktu lalu. Dalam dengar pendapat di Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) DPRD Surabaya. Agustin Poliana Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya menyatakan, Irvan Widyanto sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) telah gagal dalam memberikan pendidikan terhadap para penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Saat mau diangkut, saya sudah menghubungi pak Irvan, mestinya jika tahu yang diangkut anggota dewan bisa diturunkan ditengah jalan,” ungkap Agustin.

Dengan menahan marah Agustin bahkan menuding Irvan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Kondisi itu diperparah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dibawah rata-rata.

“Di sini saya tidak membela diri, saya hanya ingin menegakkan yang sebenarnya,” tambahnya. “Secara pribadi, memang saya sudah memaafkan, tapi secara institusi sebagai anggota dewan saya tidak terima martabat lembaga dewan diinjak-injak,” paparnya.

Menanggapi keterangan Agustin Poliana, salah satu aparat Satpol PP Anna, mengklarifikasinya. Menurut dia, kedatangan Agustin Poliana saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tembok sebenarnya sudah terlambat. Sebab ketika yang bersangkutan datang, penertiban sudah selesai satu jam sebelumnya.

“Waktu itu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berlangsung kondusif, suasana kisruh seperti yang disampaikan ibu Agustin itu tidak benar,” jelas Anna salah seorang Satpol PP. “Bahkan pedagang mendukung langkah kami, karena tidak sedikit para pedagang yang ditarik iuran tidak resmi,” terangnya.

Bahkan Anna membantah terkait perlakukan kasar terhadap Agustin diperlakukan secara kasar. Anna mengatakan, dalam setiap penertiban yang dilangsungkan aparat perempuan selalu mengedepankan penertiban yang persuasif.

“Tidak ada namanya prajurit yang salah, jika memang harus ada yang bertanggung jawab itu adalah saya selaku komandan mereka,” tegas Irvan. “Kalau ada yang harus diberi sanksi itu adalah saya,” pungkasnya.