Saiful Rachman Harus Bertanggung Jawab, Puluhan Ribu Siswa Mitra Warga DIPAKSA Mundur Di Pendaftaran PPDB Offline

Tutwuri Handayani

Tutwuri Handayani

Jawa Timur, portal nasional – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2017/2018 untuk tingkat SMA/SMK/SLB yang kali ini memiliki jalur Bidik Misi, Prestasi, Mitra Warga dan inklusi/Berkebutuhan Khusus, meninggalkan permasalahan yang harus segera dituntaskan khsusnya pada jalur Mitra Warga.

Pada awal pendaftaran offline, siswa jalur Mitra Warga oleh panitia PPDB sekolah setempat meminta agar calon siswa Mitra Warga harus melengkapi dengan kartu Gakin atau Jamkesmas atau KIP (kartu indonesia pintar).

Hal tersebut disampaikan oleh pihak panitia setelah selesai rapat terkait adanya petunjuk pelaksana (juklak) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Untuk yang mengikuti jalur Mitra Warga harus melengkapi SKTM dengan Kartu Gakin atau Jamkesmas atau KIP. Ini berdasarkan hasil rapat dan dari juklak Dinas Provinsi,” kata salah satu panitia disaat hari pertama pendaftaran PPDB offline jalur Mitra Warga.

Dari pengumuman tersebut, warga miskin yang berencana mendaftarkan anaknya ke SMA/SMK yang terletak zona terdekat dari rumah, akhirnya mundur karena syarat adanya kartu pendukung SKTM seperti kartu Gakin, Jamkesmas dan KIP banyak yang tidak mengantongi.

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut, bisa dipastikan program PPDB Jalur Mitra Warga dianggap gagal karena puluhan ribu warga miskin mundur dari pendaftaran dan Saiful Rachman selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus bertanggung jawab atas gagalnya PPDB jalur Mitra Warga yang semestinya, dan jika ada yang mengatakan jalur Mitra Warga untuk TA 2017-2018 berhasil hanyalah omong kosong.

Menurut sumber yang dipercaya, amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”

Kebijaksanaan dalam pelaksanaan program pendidikan memang harus seutuhnya menyentuh persoalan kemanusiaan yang tidak bersifat diskriminatif dari sudut manapun juga. Pendidikan mestinya mampu menjawab semua persoalan hidup masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya dan karakter. Jika masyarakat yang Miskin lebih banyak dibanding masyarakat yang kaya maka jelas program pendidikan kita tidak berhasil. Program pendidikan yang dimaksud tidak hanya sekedar soal beasiswa,soal gedung,soal BOS,soal gelar tetapi menyeluruh termasuk jaminan pendidikan terhadap hasil kehidupan yang jauh lebih makmur.

“Inti dari amanat UUD’45 adalah Pendidikan harus bisa Mewujudkan Kemakmuran bukan justru Memiskinkan dan pusat harus melakukan tindakan tegas terhadap Saiful Rachman sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk menghadang sekitar 60% warga miskin diseluruh wilayah Jawa Timur yang melakukan pendaftaran melalui jalur Mitra Warga, karena seluruh wilayah di Indonesia hanya Jawa Timur yang mengeluarkan kebijakan kartu Gakin/Jamkesmas/KIP sebagai penguat SKTM. Pusat tidak boleh mendiamkan permasalahan ini,” kata sumber.

Meski sekarang ppdb jalur offline ataupun online sdh ditutup dan masuk dlm pendaftaran ulang./*