Alim Tidak Akui Rekomendasi Dewan Tidak Bergigi

alimSurabaya – Sachiroel Alim Anwar ketua komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengakui bahwa surat rekomendasi hasil dengar pendapat tidak efektif karena pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sangat bergantung kepada respon dan sikap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kami memang punya hak inisiatif, tetapi tidak mungkin kami selalu menggunakannya dalam kasus pelanggaran Perda yang buntu,” kata Alim.

Alim menambahkan, persoalannya juga menyangkut soal kasus pelanggaran Perda soal pipa tray milik PT Suparma yang telah habis masa ijinnya sejak tahun 2011, karena jika Pemkot Surabaya tidak merespon surat rekomendasi dewan, tentu nasibnya akan seperti ratusan kasus pelanggaran yang termuat dalam catatan tahunan di papan putih di ruang Komisi C.

“Coba lihat mereka berhutang berapa kasus, disitu tertulis hampir ratusan rekomendasi rapat dengar pendapat yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya,” ketusnya.

Ditanya soal mangkirnya PT Suparma terhadap beberapa kali undangan rapat dengar pendapat di ruang komisinya, Alim mengatakan bahwa dewan tidak bisa berbuat apa-apa, karena dewan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa.

“Apa bedanya kasus ini dengan PT Greges Jaya, meski kami telah mengeluarkan rekomendasi resmi soal penindakannya, tetapi untuk realisasinya tetap bergantung kepada Pemkot Surabaya sebagai eksekutif sekaligus eksekutor, kalau memang rekomendasi komisi tidak dijalankan oleh Pemkot Surabaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita serahkan penilaiannya kepada masyarakat,” paparnya.

Namun Alim juga mengelak bahwa surat rekomendasi dewan hasil dari rapat pendapat tidak mempunyai arti apa-apa.

“Kami sudah memanggil PT Suparma 2 kali, dan akan dilakukan pemanggilan yang ketiga kalinya, kita lihat saja nanti hasilnya, jika kami dianggap tak bergigi, silahkan saja, karena untuk eksekusi menjadi domain eksekutif, tetapi bukan berarti rekomendasi hasil rapat dengar pendapat di dewan tidak ada artinya,” tandasnya.