RUU Pilkada Munculkan Banyak Penolakan

Hak Rakyat Hilang

Hak Rakyat Hilang

Surabaya – Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disalah satu poin menyebutkan Pilkada dilakukan dan dipilih oleh anggota legislatif mendapat kecaman dari berbagai kalangan.

Pasca Walikota dan Bupati menyatakan secara tegas menolak RUU tersebut. Kini giliran dar kelangan intelektual muda yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga menyuarakan hal yang sama.

Sutrino selaku koordinator lapangan (Korlap) PMII menyampaikan 3 tuntutan mahsiswa. Diantaranya, menolak Pilkada tidak langsung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) haus objektif dalam mengambil keputusan serta jangan rampas hak konstitusi rakyat yang berhak memilih dan dipilih.

“Kami minta anggota legislatif mengawal RUU Pilkada,” kata salah seorang pendemo. “Kita pasti akan mengawal,” kata Bukhori Imron singkat dari Legislatif surabaya.

Aksi mahasiswa yang tidak mau masuk di gedung DPRD Surabaya akhirnya ditemui perwakilan fraksi dihalaman depan gedung.

“Kita juga menolak, menolak rencana pemilihan tidak langsung, ini jelas perampasan hak politk rakyat,” kata Kadar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) legislatif surabaya.

“Ini ada pengebirian suara-suara rakyat, ini mencoba reviev kembali Orde Baru (Orba), saat itu memang posisi suara rakyat benar-benar dihilangkan,” tambahnya.

“Salah satu tuntutan reformasi, saat ini sudah dibukanya kran demokrasi, dan demokrasi sendiri berjalan dengan baik tiba-tiba, saat ini demokrasi itu akan dipotong,” paparnya.

“Saya kasihan sama rekan-rekan yang memperjuangankan demokrasi, bahkan kehilangan nyawa sekalipun,” jelasnya.

Kadar menambahkan, sistem yang akan diterapkan pada RUU Pilkada itu merupakan adanya unsur balas dendam dari kekalahan dalam pemilihan presiden waktu lalu.