RUU CoC Kalahkan UUD 1945

Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Jakarta – Rasa ketakutan yang sangat berlebihan. Ternyata telah membuat Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mengusulkan 10 tahun penjara bagi pengkritik pengadilan.

Dalam Rancangan Undnag-Undang (RUU) Contempt of Court (CoC). Pada salah satu pasal menyatakan, bahwa setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

Mendapat reaksi dari kalangan masyarakat. “Ini mulai ada pembungkaman terhadap kebebasan,” kata Lukman. “Mereka seperti ingin menjadi manusia dewan yang menyatakan dirinya tidak ada salah,” tambahnya.

“Tidak mau dikritik, disalahkan, atau apalah istilah bagi mereka, sungguh akan menjadi penguasa hukum,” ungkap Steven. “Apa mereka sudah membaca pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tanyanya.

“Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Willy.

“Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” tambahnya.

“Pasal 28I ayat 1, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun,” paparnya.

“Pasal 28I ayat 2, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” papar Lukito.

“Pasal 28J ayat 1, Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,