RT RW Dilarang Ikut Parpol

Herlina Harsono Nyoto

Herlina Harsono Nyoto

Surabaya – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tidak akan merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 05 tahun 2007 sebagai salah satu acuan pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait lembaga masyarakat di bawah Kelurahan seperti Rukun Tetangga(RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK).

Aturan Permendagri 5/2007 memang mengundang polemik karena dianggap melucuti hak politik pengurus RT,RW dan LKMK karena tidak memperbolehkan keikutsertaan dalam partai politik bagi pengurus lembaga masyarakat tersebut.

“Jadi untuk Raperda terkait RT,RW dan LKMK kita harus mengacu aturan Permendagri 5/2007 yang melarang semua pengurus RT,RW dan LKMK menjadi anggota partai politik,‚ÄĚ kata Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Masih kata Herlina, saat Komisi A melakukan konsultasi ke Kemendagri. Zaenal Arifin Kepala Subdit Kecamatan Dirjen Administrasi Kewilayahan (Kasubdit Kec Dirjen Adm Wil) menyampaikan untuk saat ini Kemendagri belum akan melakukan revisi terkait Permendagri nomor 05 tahun 2007.

Herlina menyampaikan, Kemendagri mendesak agar Surabaya segera mempunyai Peraturan Daerah (Perda) RT/RW dan LKMK dengan mengacu pada Permendagri 5 tahun 2007.

“Konsekuensi dari ditetapkannya Perda tersebut nantinya seluruh pengurus RT/RW maupun LKMK tidak boleh menjadi anggota partai politik,” terangnya.

“Kalau ini diterapkan artinya ada sekitar 110 ribu orang yang akan kehilangan hak politiknya,” ujar Fatkhur Rahman anggota Komisi A DPRD Surabaya.

Menurut Fatkhur, mengacu pada Permendagri nomor 05 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Adapun Permendagri tersebut memgacu pada Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda yang justru telah dicabut. Sementara penggantinya. Sedangkan UU nomor 23 tahun 2014, belum mengatur secara teknis soal larangan itu.

“Jadi dalam draft Raperda baru nanti kita harus menggunakan Permendagri nomor 05 tahun 2007, maka benar-benar harus ditegaskan sejauh mana anggota partai politik dikategorikan dan persyaratannya bagaimana,” ungkapnya.

“Sebab cukup sulit juga mendeteksi siapa-siapa saja yang menjadi anggota Parpol,” ujarnya.

Fatkhur mengatakan, posisi ketua RT atau RT memang terbukti bisa dijadikan kendaraan politik seseorang untuk mencapai posisi politik.