Risma Main Tutup Tanpa Data Kongkrit

Wisnu Sakti Buana

Wisnu Sakti Buana

Surabaya – Meskipun Tri Rsimaharini (Risma) Walikota Surabaya telah mendapatkan dukungan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Wisnu Sakti Buana (WS) Wakil Walikota (Wawali) Surabaya tetap bersikukuh bahwa penutupan lokalisasi Dolly pada taggal 19/06/2014 mendatang merupakan tindakan arogan.

Sistem dan proses yang sudah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkaiat penutupan lokalisasi Dolly ternyata tidak didukung oleh data yang kongkrit dari warga terdampak.

WS mengakui mendapat laporan dari asisten IV Eko Haryanto Asisten IV bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Surabaya bahwa data yang masuk hanya 130 Kepala Keluarga (KK) dari 4 Rukun Warga (RW) yang jumlah KK-nya mencapai ribuan.

“Saya sudah mendapatkan perintah dari ibu Walikota untuk turun ke lokasi dengan mengajak semua kepala dinas terkait,” kata WS. “Masukan saya diterima dengan baik, karena ternyata ibu Walikota juga mulai mengerti bahwa laporan yang masuk selama ini tidak seratus persen benar,” terangnya.

WS membantah jika dirinya dianggap menolak rencana penutupan lokalisasi Dolly. “Saya tidak dalam posisi menolak, demikian juga dengan warga yang terdampak disana,” unkap WS.

“Namun cara dan prosesnya agak berbeda dengan saya, karena rencana yang akan dilakukan oleh Pemkot Surabaya masih terkesan sangat arogan,” tandasnya.

“Target kami itu ada jaminan penghasilan terhadap seluruh keluarga warga yang terdampak, setelah bu Walikota memanggil asisten IV, baru diketahui bahwa ternyata hanya 130 KK yang terdata, itupun datanya baru masuk hari senen kemarin,” jelasnya.

“Dan diperoleh dari perwakilan Rukun Tetangga (RT), artinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama ini belum pernah turun langsung, oleh karena itu saya diminta bu Wali untuk memimpin langsung pertemuan SKPD dengan warga terdampak, agar bisa mendengar langsung apa kemauan warga yang sebenarnya,” paparnya.

“Apapun yang akan dilakukan Pemkot Surabaya harusnya berdasarkan data yang kongkrit dan komplit, karena targetnya penutupan total, jadi warga yang harus diajak bicara juga semua secara total,” tambahnya.

“Terkait batas waktu penutupan Dolly, apakah komitmen Pemkot sudah bisa diterima oleh warga terdampak, itu harus dipikirkan, makanya harus duduk bersama untuk membicarakan,” pungkasnya.

Masih kata WS, kasus penutupan lokalisasi besar Kramat Tunggak di Jakarta berhasil dilakukan karena sistem pendekatan dan pendataannya dilakukan secara benar dan bertahap.

WS menyampaikan, penutupan sejumlah lokalisasi di Surabaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya sebelumnya adalah gagal. Hingga saat ini masih dijumpai sejumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang masih menjalankan profesinya disana.