Risma Katakan Masuk SMK Itu Tidak Hina

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini

Surabaya – Sistem pemenuhan pagu pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur umum disoal oleh sebagian wali siswa. Disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pengelola sekolah.

Dimana sistem pemenuhan pagu berdasarkan nilai danem tertinggi tidak berjalan maksimal. Sehingga siswa dengan danem tinggi tidak memiliki jaminan bisa masuk di sekolah yang diinginkan.

Ahmad Fauzi mengaku kecewa dengan sistem pemenuhan pagu yang dinilainya penuh kecurangan. Warga Kecamatan Sawahan ini mengaku, anaknya, Abdul Jadid Nabawi, tidak bisa diterima di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang masuk dalam rayon kota lantaran nilai danemnya kalah bersaing dengan siswa lainnya.

Fauzi menyebutkan nilai danem anaknya 28,95. Berkaca pada penerimaan di SMAN 4 dan 9 yang mengutamakan siswa nilai tertinggi meski bukan dari rayonnya, mestinya di SMAN 19, anaknya bisa diterima. Sebab, siswa yang masuk di sekolah itu memiliki nilai danem dibawah Abdul Jadid.

Hal senda juga diungkapkan Setia merupakan wali murid asal perumahan Pondok Maritim Indah ini mengeluhkan sistem pemenuhan pagu yang tidak murni berdasarkan nilai danem tertinggi. Sebab, pada pratiknya terjadi kecurangan. Anaknya yang ingin masuk di SMAN 4 Bangkingan tidak diterima.

Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyatakan siap memfasilitasi. Meski begitu, dia menyarankan agar menemui Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya. Sebab, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu memiliki otoritas penuh. Memang, semestinya PPDB harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Walikota harus mengambil kebijaan yang positif, tidak merugikan warganya,” terangnya.

Risma menyampaikan, mengupayakan untuk siswa yang ingin masuk Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) bisa keterima semua. Namun, untuk yang SMA, Risma masih akan melihat perkembangan.

“Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) masih longgar, masuk SMK itu tidak hina, nanti kan bisa sekolah sambil kerja, kalau masuk SMA tidak bisa lanjut kuliah lalu nganggur, itu kan beban lagi kepada pemerintah,” jelasnya.