Risma Dituding Sebagai Penjahat Bagi Warga Dolly

Tolak Penutupan Lokalisasi

Tolak Penutupan Lokalisasi

Surabaya – Sekitar 1200 Pekerja Seks Komersial (PSK) menggelar aksi simpatik untuk menolak rencana penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak. Dalam aksinya, mereka membuat tulisan yang berisi curahan hati para penghuni lokalisasi.

Hasil tulisan tersebut yang telah dibuat akan diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden RI dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kita di sini bekerja untuk menghidupi keluarga bukan senang-senang, makanya kita akan tetap berjuang dan melawan agar lokalisasi tidak ditutup,” ungkap Ayu salah seorang penghuni lokalisasi.

“Selama ini pemerintah hanya memikirkan diri sendiri, pemerintah tidak pernah memikirkan nasib kami,” kata Dian. “Padahal jika kita harus di desa, kita sangat kekurangan,” paparnya.

Rani penghuni lokalisasi lainnya secara tegas menuding Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya sebagai penjahat bagi rakyatnya sendiri.

Masih kata Rani, jika Risma dihadapkan pada posisi seperti dirinya, ia yakin Walikota perempuan pertama di Surabaya itu, juga akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan para penghuni lokalisasi.

“Walikota sekarang hanya memikirkan penghargaan tapi lalai terhadap nasib rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Rani menyebutkan dirinya akan meminta ganti rugi sebesar Rp (rupiah) 5 miliar jika pemerintah tetap memaksa menutup lokalisasi. Rinciannya Rp 3 miliar untuk ganti rugi bangunan dan Rp 2 miliar sebagai modal untuk membangun usaha baru.

“Kalau pemerintah menyanggupi permintaan ganti rugi yang saya inginkan, saya siap untuk meninggalkan bisnis ini,” pungkasnya.

“Kata siapa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberi kita modal untuk usaha, itu hanya pemberitaan di televisi saja, sampai sekarang kita tidak pernah mendapat bantaun apapun,” tambahnya.

“Kita di sini sudah sejahtera, jadi apa lagi yang perlu disejahterakan,” imbuh Rani.