Risma Akan Tutup Lokalisasi Terbesar Di Asia

Lokalisasi Dolly

Lokalisasi Dolly

Surabaya – Langkah dari Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi terbesar se Asia Tenggara terus dimatangkan.

Bahkan Pemkot Surabaya mengajukan alokasi anggaran yang dibutuhkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk rehabilitasi tempat prostitusi Dolly.

Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya menyebutkan, saat ini ada 375 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sudah terdata untuk program rehabilitasi.

Program rehabilitasi berupa pemberian bekal sebelum para PSK dipulangkan. Rehabilitasi ini berupa pemberian latihan ketrapilan seperti menjahit serta juga beberapa keahlian lainnya.

“Harapan kita, begitu mereka pulang ke kampung halaman sudah memiliki keterampilan lain, sehingga mereka tidak kembali ke profesi lamanya,” tambahnya.

Risma membahkan, Pemkot Surabaya telah berkomitmen menutup lokalisasi tersebut sebelum Bulan Ramadan. Terkait kekhawatiran masuknya PSK baru yang masuk ke Dolly maupun lokalisasi Jarak, Pemkot Surabaya tida merisaukan. Pasalnya, warga setempat sudah banyak yang melakukan kontrol terhadap wilayahnya.

“Warga setempat sudah nyaman dengan kondisi sekarang, kalau ada PSK baru saya kira itu sulit,” tandasnya.

Risma memaparkan, sebelumnya Pemkot Surabaya juga telah menutup beberapa lokalisasi di Surabaya. Diantaranya, Klakahrejo, Sememi, Morokrembangan dan Dupak Bangunsari, sekarang ini tinggal Dolly dan Jarak.

Masih kata Risma, dirinya mengakui menerima banyak tekanan dari beberapa oknum yang kurang sependapat dengan rencana penutupan lokalisasi itu.

Masduki Toha anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (kesra) Dewab Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, menilai Pemkot Surabaya tidak serius dalam merealisasikan rencana penutupan lokalisasi Dolly.

Sebab dari catatan yang dimiliki Komisi D, sampai saat ini belum ada rencana program yang terstruktur secara baik. Padahal, penutupan rencananya dilakukan sekitar bulan 06.

“Seharusnya, Pemkot menyiapkan tahapan dalam penutupan lokalisasi Dolly, baik itu untuk para PSK maupun mucikarinya,” terangnya.

“Selain mucikari dan PSK yang ada, Pemkot juga harusnya mempertimbangkan dampak sosial pasca penutupan, ingat, tidak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya disana,”  jelas Masduki.

“Kalau hanya dipulangkan saja, sedangkan di daerah asalnya tidak memiliki program yang jelas percuma, pasti para PSK ini akan kembali ke pekerjaan mereka lagi, makannya, komunikasi dengan propinsi juga diperlukan,” pungkas Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya.