Ribut Payung Hukum, Sudah Tidak Relevan

Achmad Zakaria

Achmad Zakaria

Surabaya – Permasalahan pemberian dana bantuan untuk siswa kurang mampu, sampai saat ini masih tarik ulur dan tentu saja berakhir dengan semakin sengsaranya kelanjutan para siswa kurang mampu.

Bahkan kalangan legislatif surabaya meminta supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudi melakukan perundingan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

“Berkali-kali konsultasi ke Kementerian Dalam Neger (Kemendagri),“ kata Achmad Zakaria anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Jawabannya sudah tegas, pemberian Bantuan Sosial (Bansos) bisa dilakukan, asalkan ada persetujuan dari Pemprov,“ tambahnya.

“Jadi tinggal itikad baik Wali kota untuk berunding dengan Gubernur,“ ungkapnya. “Yang punya wewenang sekarang sampai 2018 adalah Gubernur Soekarwo, tinggal Pemkot menghadap saja,” terangnya.

Masih kata Zakaria, polemik ketiadaan payung hukum atas anggaran Bansos tersebut.

Sebenarnya sudah tidak relevan lagi, mengingat hal serupa sudah dilakukan beberapa daerah dan sampai saat ini tidak ada indikasi pelanggaran.