Revolusi Mental Bisa Saja Dianggap Sampah

joko widodo

joko widodo

Jawa Timur, portal nasional – Revolusi mental yang digaungkan Joko Widodo, Presiden RI, tidak akan berjalan mulus. Hal ini bisa dipastikan karena sistim birokrasi yang ada di sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur menerapkan sistim satu pintu yang sepertinya melebihi batas wewenang sebagai pelayan publik.

Penerapan sistim satu pintu yang dijalankan SKPD Jawa Timur sepertinya dibentuk untuk melindungi pejabat korup. Sebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk menemui kepala bidang, melalui security, harus dapat ijin dari humas (meskipun gak jelas humasnya), jika dapat ijin, kepala bidang baru bisa ditemui. Jika menyangkut kinerja, kepala bidang di dinas tersebut tidak akan berani menyampaikan hasil atau rencana kerja yang sudah jelas sebagai program kerja tersebut akan mengarahkan untuk menemui kepala dinas.

Sebelum menemui kepala dinas, harus kembali ke humas meminta ijin lagi. Jika diijinkan maka dipastikan kepala dinas bisa ditemui. Namun jika humas nya tidak berada ditempat, kepala dinas tidak akan pernah bisa ditemui.

Lain dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (BKD). Pejabat disini memakai sistim “bola pingpong” Dan ada beberapa SKPD lain di pemerintah provinsi Jawa Timur memakai sistim pelayanan publik “nyeleneh” alias antic untuk menentang revolusi mental.

Bukan hanya gaung revolusi mental yang dikhianati dan dianggap sampah namun kopetensi pejabat yang dirancang pusat dipastikan juga dikaburkan. Kopetensi menurut teori atau kopetensi menurut praktek.

Sistim pelayanan publik yang diterapkan di SKPD – SKPD ini harus bisa dikembalikan fungsinya sebagai pelayanan publik dan kementerian yang membawahi SKPD – SKPD tersebut harus bertanggung jawab atas tertutupnya konsumsi publik yang seharusnya bisa dilakukan secara terbuka dan transparansi.

Tinggal siapa yang hebat, Revolusi Mental milik Presiden atau Pengamanan Ketat Pelayanan Publik milik pejabat setempat./*