Revisi Raperda Tentang Pasar Tradisional Banyak Masukan Dari Pedagang

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Pesatnya pembangunan disegala bidang pada surabaya telah menjadi perhatian kalangan legislatif surabaya. Semua itu mulai berimbas pada kelangsungan para pedagang kecil yang terus terhimpit. Bahkan pergerakan hasil usaha mereka semakin tidak menentu.

Rupanya hal itu yang membuat Komisi B yang membidangi Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya begitu sangat perhatian serta perduli dengan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pasar Tradisional.

“Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pasar Tradisional ini adalah revisi dari Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada,” kata Baktiono anggota Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Terkait dengan revisi ini, kita juga mendapat masukan banyak dari para pedagang, karena pedagang itu sendiri adalah pelaku yang ada dilokasi,” tambahnya.

Masih kata Baktiono, masukan yang disampaikan para pedagang salah satunya terkait pembangunan pasar tradisional yang dijadikan satu dengan pasar modern.

“Mereka tidak setuju, kenyataannya seperti di Darmo Trade Centre (DTC) atau di Kamprung Plaza (KAZA), ternyata sama-sama tidak laku dan pasar tradisional tidak meningkat,” ungkap Bakiono.

“Oleh sebab itu harus punya kekhasan sendiri, kalau dahulu pasar tradisional tetap di lebel pasar tradisional, cuma dibangun lebih modern, tapi tetap pasar tradisional dan tidak digabung dengan pasar modern,” paparnya.

Baktiono menambahkan, padagang juga meminta statusnya lebih jelas. “Jangan sampai nanti bila telah dibangun pasar tersebut statusnya malah tidak menentu,” jelasnya.

Baktiono menyampaikan, untuk membangun pasar sebenarnya cukup mudah dan diserahkan saja pada pengusaha yang memahami.

Sehingga sama sekali tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya, karena menggunakan sistem Build Operate Transfer (BOT).