Revisi KPK Ditunda

kpkJakarta – Pro kontra terkait revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dukungan penolakan semakin bertambah.

Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) bersama dengan beberepa legislator pusat. Diantaranya, Ade Komarudin Ketua dan Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua, pada akhirnya mengambil langkah menunda pembahasan revisi UU KPK.

Jokowi mengatakan, rencana revisi UU KPK perlu mendapat kajian lebih mendalam juga sosialisasi terhadap masyarakat.

Perlu diketahui, dalam parlemen sendiri juga terjadi pro kontra bahkan tidak sedikir yang melakukan kasi penolakan. Partai politik (parpol) yang pertama bersuara lantang adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Langkah Partai Gerindra juga disusul oleh Partai Demokrat (PD) kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan hal yang sama.

Sedangkan parpol yang sangat kukuh dan mendukung revisi UU KPK. Beberapa parpol tersebut ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (PG), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan (PKB) serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).