Revis PP Salah Tangkap

polisiJakarta – Tidak sedikit masyarakat yang ditangkap oleh para penegak hukum di Indonesia berakhir dengan tidak jelas. Parahnya lagi, ketika di pengadilan setelah dinyatakan tidak bersalah dan mendapat ganti atas perbuatan yang tercela oleh aparat penegak hukum, dana ganti rugi malah tidak sampai ketangan yang bersangkutan

Hal tersebut membuat Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) setelah mengetahui ganti rugi korban salah tangkap atau yang biasa disebut sebagai peradilan sesat sebesar Rp (rupiah) 5 ribu dan maksimal Rp 1 juta.

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) diperintahkan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berumur sekitar 32 tahun.