Reni Sebut Masih Ada Kunker Fktif

Rapat Paripurna Memanas

Rapat Paripurna Memanas

Surabaya – Rapat paripurna dengan agenda penetapan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD) Surabaya yang dipimpin oleh Armuji Ketua DPRD Surabaya memanas.

Kelompok fraksi minirotas terus melakukan interupsi dalam repat tersebut, bahkan mereka kembali mempersoalkan jumlah Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus).

21 jumlah anggota Banggar dan 15 anggota Banmus kembali diangkat sebagai tema perdebatan antar 2 kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) didalamnya dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (FGerindra), Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Golongan Karya (FG).

Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) didalamnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Partai Demokrat (FPD) dan Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (FHandap).

Karena masing-masing anggota berusaha menyampaikan tanggapannya dengan tidak melalui mekanisme rapat yakni tanpa seijin pimpinan rapat.

Reni Astuti anggota FPKS terus menghujam dengan berbagai pertanyaan dan pandangannya terkait jumlah Banggar dan Banmus yang dianggapnya belum mengadopsi azas proporsional, karena jumlah angka yang muncul dan disetujui Gubernur masih dianggap sebagai angka kunci yang dipaksakan.

Tidak hanya itu, Reni juga menyampaikan usulannya terkait perilaku anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja (kunker). Karena masih terjadi adanya anggota yang berangkat tetapi secara fisik tidak ikut namun terdaftar dilokasi tujuan.

“Karena catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode sebelumnya mencantumkan catatan buruk yakni kunker fiktif, saya berharap di kepemimpinan pak Armuji akan lebih baik dan tidak terjadi lagi,” tandasnya.