Rekrutmen KPU Untuk Politik Dinasti

KPU

KPU

Ponorogo – Rekrutmen Komisi Pemiliha Umum (KPU) Kabupaten dan Kota yang dijalankan di Jawa Timur (Jatim), terus menuai persoalan.

Rekrutmen itu dijalankan itu merupakan untuk kepentingan politis pada Pemilihan Umum (Pemilu) selanjutnya. Sebut saja untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) atau untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut diungkap Agung Nugroho salah satu pengacara para peserta rekrutmen KPU di Ponorogo. Menurut Agung, para peserta yang kecewa dengan rekrutmen tersebut sudah mengumpulkan bukti untuk melakukan somasi yang bakal diteruskan dengan gugatan hukum.

“Kita akan ajukan secepatnya, selama ini memang banyak tanggal merahnya jadi harinya tidak efektif, kita akan somasi KPU Jatim yang dengan berbagai macam acaranya telah membentuk Tim Seleksi di daerah-daerah,” kata Agung.

Apalagi Tim Seleksi yang dibentuk itu banyak melakukan berbagai bentuk pelanggaran, ada kesalahan yang dikategorikan dalam yuridis formal dan politis,” ungkapnya.

Masih kata Agung, tim seleksi di Ponorogo telah melakukan kesalahan sejak proses tahapan itu berjalan. Hal itu pun dituntut untuk dibatalkan. Kebetulan, pengajuan tuntutan ini tak melebihi batas waktu.

“Sejak diumumkan nama 20 besar calon anggota KPU, ada batas waktu 90 hari untuk mengajukan tuntutan, saat ini masih belum habis waktunya, jadi kita akan segera ajukan,” tandasnya.

Agung membeberkan, dalam pelaksanaan tes kesehatan saja, Tim Seleksi sudah melanggar salah satu poin dalam Peraturan KPU pasal 24 terkait rekrutmen KPU. Tes itu seharusnya dilakukan menyeluruh, tapi di Ponorogo dalam tes jasmani hanya dilakukan dengan mengambil darah dan urine peserta saja.

Padahal, di daerah lain ada tes jantung, rongent paru dan tes mata dengan anggaran Rp (rupiah) 50 jutaan. Begitu juga dengan pelaksanaan tes tulis, di Peraturan KPU tes tulis dilaksanakan 3 hari setelah hasil pengumuman administrasi.

Nyatanya di Ponorogo tes tulis dilaksanakan satu hari setelah pengumuman, itu pun langsung dilanjutkan dengan tes kesehatan.

Sementara untuk kesalahan secara politis, di Ponorogo Tim Seleksinya dikuasai orang-orang Muhammadiyah. Hanya di Ponorogo yang Tim Seleksinya ada ketua dan sekretaris pengurus daerah Muhammadiyah setempat, belum lagi ditambah para dosen dari Universitas Muhammadiyah.

Ada juga calon yang lolos, disinyalir masih saudara dari Tim Seleksi dan wakil bupati setempat. “Ini yang kita sebut by design, karena ini semua demi kepentingan 2015 untuk Pemilihan Bupati Ponorogo,” tegas Agung.

Menurut dia, kalau pihaknya bisa membuktikan kesalahan terorganisir Tim Seleksi tersebut, maka yang membentuk Tim Seleksi adalah KPU Provinsi Jatim dan kalau terbukti KPU terbukti salah, maka laporannya akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ini sudah keliru, semuanya by design, semuanya pesanan, ini harus dibatalkan,” pungkas Agung.