Rekom Harus Stempel Basah

M Soleh

M Soleh

Surabaya – Pasca medampingi tim Koalisi Mojopahit menemui komisioner Pantia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Surabaya. M Soleh merupakan kuasa hukum dari Koalisi Mojopahit angkat bicara.

“Jadi ini bukan soal tapsir, tapi soal pemahaman yang tidak rijik, menurut saya, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panwaslu,” tambahnya.

“Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 9, sudah jelas ada syarat 3 komulatif itu tidak boleh dipisah, dan itu wajib dipenuhi saat pendaftaran,” paparnya.

“Dimana salah satunya adalah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, yang harus stempel basah, belum ada dalam sejarah Indonesia, Pilkada dukungan calon menggunakan scan, hanya ada di surabaya dan itu diterima KPU,” terangnya.

“Panwas surabaya harus merekomendasi, memberikan sanksi, apa itu adminitrasi atau pidana terhadap kesalahan KPU, dan berani mengatakan pendaftaran itu cacat hukum dan ditolak, kalau itu ditolak maka surabaya masih calon tunggal,” pungkasnya.

“Terkait dengan dokumen yang sudah diterima oleh KPU, waktu tanggal 1, kami menunggu dari KPU untuk melakukan verifikasi, karena wilayah kerja KPU, kami serahkan semua pada waktu pendaftaran,” kata M Safwan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Surabaya.

“Dan kami tinggal menunggu undangan dari KPU, kapan KPU mengundang kami untuk memverifikasi dokumen yang sudah diterima, untuk melihat keabsahannya, direncakana Panwas akan datang ke KPU,” terangnya.