Reklamasi Ilegal Di tambak Wedi

Dengar Pendapat Tentang Reklamasi

Dengar Pendapat Tentang Reklamasi

Surabaya – Tegasnya anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, terkait kegiatan reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT Griya Mapan Sentosa (GSM) di wilayah Tambak Wedi.

“Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 02 Tahun 2012 secara jelas disebutkan bahwa penanggulan merupakan langkah awal sebelum dilakukan reklamasi,” kata Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A.

I Gede Yudhi Kartika Camat Kenjeran menyatakan, pihaknya tidak tahun menahu bahwa tanah yang sedang diuruk tersebut masuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Mestinya teguran yang diberikan jangan hanya berupa lisan. Kasih saja surat resmi, coba saja kita tadi tidak inspeksi mendadak (sidak) pasti kegiatan penanggulan disana tidak akan ketahuan,” kritik Anugerah Aryadi Wakil Ketua Komisi A.

“Itu sudah masuk ranah pidana jika benar ada pengerusakan, kalau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berani kita nanti yang akan melaporkan,‚ÄĚ tegasnya.

Endang Kepala Bidang (Kabid) Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya mengaku siap mengambil langkah tegas terhadap PT GMS.

“Khusus untuk pelanggaran yang dilakukan PT GMS, kita hanya butuh waktu 5 hari untuk menertibkan, karena pelanggarannya sudah cukup jelas, yaitu melakukan penaggulan di lahan RTH,” terangnya.

Ali Murtadlo Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya menyatakan, pihaknya tidak tahu proses penanggulan PT GMS di kawasan tersebut. “Kita baru tahu setelah datang ke lokasi dan mencocokkan peta,” tambahnya.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai konservasi, apapun izin pendirian bangunan yang masuk tidak akan kita keluarkan,” tandasnya.

Heri Perwakilan PT GMS kukuh bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran. Menurutnya, lahan yang sekarang dipersoalkan merupakan tanah mereka. Sehingga pihaknya tidak membutuhkan izin dari manapaun dalam melakukan penanggulan.