Regulasi Tersebut Dapat Diikat dengan RPJMD, RTRW Atau RTRK

vinsensiusSurabaya – Pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya telah menjadi perhatian dari kalangan legislator surabaya. Hal dasar dari kalangan masyarakat salah satunya adalah mendapatkan tempat tinggal dimana mereka berada.

Vinsesius anggota Komisi C membidangi masalah Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyampaikan, perumahan merupakan bagian dari pemerintah pusat.

“Artinya inilah yang harus dikawal dengan baik dengan Pemerintah Daerah (Pemda), namun persoalannya tidak semudah itu, sebab pemerintah tidak punya lahan,” kata Vinsesnsius.

“Untuk perkotaan lahan sangat terbatas, sehingga hampir semua lahan dikuasi oleh pengembang, kalau dikuasai pengembang sangat kecil sekali menuntut mereka untuk membangun Rumah Susun Hak Milik (Rusunami),” ungkapnya.

“Dan yang menguntungkan mereka, adalah membangun pemukiman untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas,” terangnya.

Masih kata Vinsensius, pengembang adalah pengusaha sedangkan pemerintah dalam hal ini adalah penguasa. Kelebihan dari pemerintah adalah membangun regulasi.

“Bagaimana mengatur kebijakan terkait ketentuan satu kawasan untuk pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya.

“Regulasi tersebut dapat diikat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Tata Ruang Kota (RTRK),” jelasnya.

“Sehingga pada kawasan tersebut tidak diperuntukan untuk pembangunan pemukiman kawasan ekonomi mengeah keatas,” pungkasnya.