Ratusan Pasar Tidak Berizin

Eddy Rachmat

Eddy Rachmat

Surabaya – Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan pasar tradisional.

Edi Rahmat Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, selama ini ada beberapa Pasar tradisional yang menyalahi kelasnya. Bahkan ada 5 Pasar yang masuk klasifikasi Pasar Kawasan. Namun operasionalnya justru menjadi Pasar grosir.

“Pasar yang tidak sesuai kelasnya itu, meliputi Pasar Tanjungsari, Dupak Rukun, Mangga Dua dan Keputran,” kata Edi.

Edi meminta kepada Pemkot Surabaya agar melakukan tindakan tegas serta mengembalikan pasar kawasan sesuai fungsinya.

Berdasar kelasnya, Pasar Tradisional terbagi dalam beberapa hal. Diantaranya, pasar grosir, pasar kawasan, pasar lingkungan dan khusus.

Edi menuturkan, selain fungsinya yang tidak sesuai kelas. Sebanyak 121 pasar tradisional, 104 pasar belum berizin.
“Perizinan itu terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kajian Sosial Ekonomi (Sosek) dan lainnya,” terangnya.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 01 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Semua pasar tradisional harus memiliki izin dan terstandar sesuai ketentuan.