Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol, Tidak Boleh Dibawah Pulang Hanya Ijinkan Konsumsi Di Tempat Tertentu

Blegur Prijanggono

Blegur Prijanggono

Surabaya – Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Minuman Beralkohol. Berdasar keterangan yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol untuk menekan kekerasan terhadap masyarkat.

Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol juga tidak memperbolehkan toko modern memperdagangkan minuman keras (miras).

Blegur Prijanggono Ketua Pansus Pengendalian Minuman Beralkohol menyatakan, pihaknya tetap melarang peredaran miras di toko modern.

“Melihat kondisi masyarakat kota Surabaya terutama usia remaja yang sudah mulai akrab dengan sejumlah minuman mengandung alkohol,” tambahnya.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memandang perlu untuk segera dilakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol,” terang Blegur.

Meski demikian, Pansus Pengendalian Minuman Beralkohol yang dibahas di Komisi B bidang Perekonomian (Eko) DPRD Surabaya tetap memberikan kesempatan kepada kelompok asosiasi pedagang maupun produsen minuman beralkohol untuk turut memberikan masukan sekaligus data tempat penjualannya, untuk dijadikan bahan dalam akhir pembahasan Raperda.

“Kalau dulu minuman keras kebanyakan pahit, jika sekarang, rasanya lebih berfariasi bahkan dibuat seperti minuman yang biasa dijual di toko modern, dan itu sangat berbahaya jika tidak segera dikendalikan,” tegasnya.

Randy Sekretaris Asosiasi Pengusaha Miras golongan A (APMA) mendukung rancangan Perda ini. Serta meminta, sebelum Perda itu diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi atau pembinaan terlebih dahulu kepada para pengusaha. “Pembinaan itu perlu, agar para pengusaha paham hukum,” kata Randy.

Terpisah, Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyampaikan, karena saat ini masih pembahasan terkait Raperda yang kita sepakati dan kita bahas dan harapan kita tinggal finalisasi.

“Untuk Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol ada 41 pasal,” tambahnya. “Terkait Raperda yang dipersiapkan pengecer tidak lagi diperkenankan berjualan, tidak ada ijin khusus yang dikeluarkan oleh Pemkot,” terang Maria.

“Yang boleh berjualan adalah tempat yang menyediakan lokasi untuk di minum dan tidak boleh dibawah pulang, yang boleh berjualan adalah ditempat tertentu,” pungkasnya.