Rakor Keuangan Bersama PPK

KPU Surabaya Menggelar Rakor Keuangan Bersama PPK

KPU Surabaya Menggelar Rakor Keuangan Bersama PPK

Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menunjukkan komitmennya, sejak awal memastikan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 mendatang berjalan sukses dan penuh integritas.

Pasca ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lokasi percontohan pelaksanaan program Pilwali Berintegritas. KPU Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) keuangan bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sunarno Aristono Sekretaris KPU Surabaya menyampaikan, bahwa rakor ini diselenggarakan untuk memastikan supaya para PPK memahami pola pencairan dan pertanggungjawaban biaya penyelenggaraan Pilkada 2015 yang dialokasikan untuk badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS, dan Panitia Pendaftar Pemilih (Pantarlih )).

Biaya penyelenggaraan tersebut tercantum dalam Daftar Penyelenggaraan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015.

“Pada prinsipnya pola pencairan dan pertanggungjawabannya itu tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 190 tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” tambahnya.

Menurut Aris, pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, salah satunya adalah letak geografis PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih .

Oleh sebab itu, KPU Surabaya juga menerbitkan Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanan (juklak) dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 bagi Badan Penyelenggara Ad hoc di lingkungan KPU Surabaya

Diterbitkannya keputusan tersebut adalah untuk membantu dan memudahkan pemahaman para pejabat pengelola keuangan pada Badan Penyelenggara Ad hoc. Dengan adanya juklak tersebut, diharapkan dapat tercipta kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai proses pengelolaan keuangan di Badan Penyelenggara ad hoc.

“Dengan pemahaman seperti ini, para penyelenggara ad hoc dalam Pilwali Surabaya 2015 terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksa.” pungkasnya.