Pusat Jangan Sekedar Mimpi, Kongkalikong Tumbuh Rapi

Saiful Rachman, Kadispendik prov jatim

Saiful Rachman, Kadispendik prov jatim

Jawa Timur, portal nasional – Sejak pemerintahan Joko Widodo, penggalian informasi terkaot pelaksanaan dan pengembangan kinerja pemerintah dari dinas pemerintahan seolah tertutup. Pelayanan publik yang dicanangkan pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono untuk transparansi birokrasi tidak mampu dilakukan.

Indikasi tertutupnya informasi dari dinas pemerintahan bisa dimaklumi karena kasus korupsi tidak akan tercium oleh masyarakat dan dan kalaupun tercium terhenti dengan sendirinya pada sistim anti pelayanan publik.

Sebut, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, semenjak Saiful Rachman memegang kendali di dinas ini, informasi kinerja pada masing-masing bidang di dinas ini tidak mampu terpantau karena untuk menemui kepala bidang terkait membutuhkan aturan birokrasi “MBULET” dan butuh waktu lebih lama untuk bisa menemui kepala bidang.

Indikasi tertutupnya pelayanan publik secara transparansi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini hanya untuk melindungi pejabat korup terkait penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran yang ada.

Kasus penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diduga pada pelaksanaan pendirian SMK mini, bantuan alat peningkatan sumber daya manusia, bantuan operasional sekolah, bos buku, bantuan kepada guru, sosialisasi, dan yang lainnya.

Indikasi kong kalikong terkait kasus korupsi antar pejabat dan institusi terkait dipastikan dengan mudah dilakukan karena pengawasan dari lembaga independen tertahan dengan aturan yang ada di dinas terkait.

Saiful Rachman yang pernah duduk di kepala bidang pendidikan menengah dan kejuruan (dikmenjur) dan juga pernah duduk di kepala bidang tenaga kependidikan (tendik) tidak menutup kemungkinan tidak terlibat kasus korupsi lama sehingga pelayanan publik di lembaga pemerintah yang dipimpinnya tidak berjalan transparansi dan terbuka.

Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus segera dan berani melakukan pembenahan terhadap aparatur sipil negara yang mengedepankan ketertutupan transparansi, sebab jika tidak revolusi mental yang diteriakan oleh Joko Widodo, Presiden RI, hanya isapan jempol.

Masyarakat hanya bisa melihat, reformasi birokrasi, transparansi dan revolusi mental hanya gertak sambal untuk pencitraan atau memang dilaksanakan dengan benar./*