Pusat Harus Segera Turun Tangan Adanya Kebijakan Dinas Pendidikan Yang Tolak UU No. 6 Th 2014

Petugas PPDB menyampaikan SKTM berlaku jika ada GAKIN/JAMKESMAS/KIP

Petugas PPDB menyampaikan SKTM berlaku jika ada GAKIN/JAMKESMAS/KIP

Jawa Timur, portal nasional – Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk tahun ajaran 2017-2018 syarat dengan pelanggaran perundang-undangan.

Tidak berlakunya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa (kelurahan) merupakan bukti bahwa pemerintahan provinsi Jawa Timur tidak mempercayai Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Pembuatan SKTM (Surat Ketarangan Tidak Mampu) yang dibuat oleh pihak pemerintah desa dilakukan dimana pemerintah desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparatur desa bertugas melayani pembuatan SKTM.

Aturan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mensyaratkan bahwa pemegang SKTM harus mempunyai kartu GAKIN/JAMKESMAS/KIP menurut sebagian masyarakat ada motif politik untuk kepentingan 2018 yakni pilihan Gubernur Jawa Timur.

“Kelurahan itu mengeluarkan SKTM berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tapi kenyataannya pihak Dinas Pendidikan mementahkannya dengan peraturan bodong yang tidak jelas asal usulnya,” jelas sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Sumber mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah provinsi jawa timur melalui dinas pendidikan jawa timur terkait SKTM pendidikan harus ditelaah dengan hati-hati, disamping menolak keberadaan SKTM yang dikeluarkan pemerintah desa/kelurahan kab/kota setempat, sosialisasi kebijakan kartu GAKIN/JAMKESMAS/KIP sebagai syarat mutlak bagi pemegang SKTM untuk PPDB juga tidak pernah ada.

“Jika ada sosialisasi, maka orang tua/wali murid siswa akan diberitahu waktu anaknya duduk di bangku kelas 9, bukan saat mendaftarkan anaknya ke SMAN/SMKN. Ini pasti ada yang tidak beres, salah satunya sudah pasti penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang menghambat nawa cita dan kemaslahatan hajat hidup orang banyak,” ungkap sumber./*