Purabaya Salahi Perundangan

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Pembahasan bagi hasil terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo hingga kini belum ada titik temu.

Dalam dengar pendapat lanjutan di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya juga mengalami hal serupa.

Profesor (Prof) Eko Sugitario merupakan Pakar Hukum Administrasi Negara mengatakan, keputusan Memorenadum Of Understanding (MOU) sejak tahun 1982 tersebut menyalahi aturan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UUPN).

Eko menambahkan, terminal Purabaya itu berada diluar wilayah Surabaya atau dalam daerah administrasi sidoarjo, sehingga dasar hukum klaim atas hak sangat lemah.

“Apakah Pemkot Surabaya berhak menarik retribusi diluar kota Surabaya,” tanya Eko Sugitario.

“Ini akan tetap kita bahas terus supaya ada jalan keluar, dan nanti kami akan menyerahkan hasilnya ke pakar hukum tata negara,” ungkap Eddy Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.