Progres Aliran Dana Sesat Jalan Ditempat

Dengar Pendpat Progres Terminal Purabaya

Dengar Pendapat Progres Terminal Purabaya

Surabaya – Aliran dana sesat Terminal Purabaya yang diperebutkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo masih menjadi bola panas.

Progres terminal Purabaya yang dibahas di Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Kum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya kembali mendorong Pemkot Surabaya untuk segera melakukan langkah konkrit terkait.

Siti Maryam anggota Komisi A mengatakan, seharusnya pemkot Surabaya harus mengambil langkah cepat terkait bagi hasil terminal Purabaya ini.

“Ini namanya jalan di tempat, artinya pembahasan selama ini yang dilakukan nihil, tidak ada hasilnya,” tambahnya. “Dan saya rasa pembahasan ini semakin lama tidak semakin maju malah semakin mundur,” sindirnya. “Makanya kami mau Lemkot tegas, langkah konkrit apa yang dilakukan selanjutnya,” tegas Maryam.

Hal senada juga dilontarkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah. Politisi asal fraksi Gerindra ini menuturkan, jika legislatif Sidoarjo masih bersih kukuh dengan perjanjian lama, yakni bagi hasil menggunakan bruto 80 Surabaya, 20 Sidoarjo. Dirinya mengusulkan, agar pertemuan hanya dilakukan di tingkat eksekutif tanpa melibatkan legislatif.

“Begini aja kalau DPRD sana masih kukuh, biarkan antara Pemkot dengan Pemkab saja yang bertemu tanpa melibatkan legislatif,” solusi Luthfiyah yang juga anggota Komisi A.

“Karena Surabaya ini sudah berkorban dan mengeluarkan banyak modal, dan kami berharap untuk Surabaya jangan mau mengalah lagi dengan pihak Sidoarjo,” tuturnya.

Minun Latif yang juga anggota Komisi A mengungkapkan, bahwa pihak Sidoarjo masih kukuh dan meminta perjanjian lama. “Menurut saya, bagaimana kalau mediator bukan orang Surabaya, juga bukan orang dari Sidoarjo, ini baru adil,” pintanya.

Dewi Wahyu Wardani Bagian Kerja Sama Pemkot Surabaya mengatakan, akan segera kembali melakukan pertemuan dengan tingkat eksekutif Sidoarjo untuk membahas bagi hasil tersebut.

Dengan tetap menggunakan pedoman hasil review dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) yakni bagi hasil menggunakan asas Netto.

“Makanya dari dengar pendapat kali ini, kami akan langsung menggelar rapat secepatnya untuk dilakukan pembahasan dengan pihak Sidoarjo,” pungkasnya.