Presiden Tidak Akan Mempersulit

Gedung Istana Negara RI

Gedung Istana Negara RI

Jakarta – Penegakan hukum terus dilakukan tanpa perduli siapapun orang itu. Bahkan sebelumnya sempat menghangat terkait kalangan legislator pusat yang akan diperiksa oleh aparat penegak hukum terlebih yang kena pada sesuatu kasus.

Sebelumnya Undang Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pernah digugat untuk pasal 245.

Pada akhirnya gugatan tersebut kalah dan Mahkamah Kosntitusi (MK) menyetujui penegak hukum yang akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR dan DPD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Presiden.

Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa Joko Widodo (Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI) tidak akan mempersulit proses penegakan hukum.

Masih kata Teten, Presiden menghargai putusan tersebut dan langkah selanjutnya Presiden akan berhati-hati dalam memberikan izin pemeriksaan supaya proses penegakan hukum tidak terganggu.